Peran Perempuan Pesisir Dalam Mendukung Ketahanan Pangan

Abstrak

Ketahanan pangan di wilayah pesisir masih menghadapi tantangan akibat keterbatasan akses, degradasi lingkungan, serta ketergantungan pada sumber pangan luar. Selain itu, belum ada model intervensi berbasis lokal yang secara khusus mengintegrasikan peran perempuan dalam pemanfaatan

Sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perempuan pesisir dalam ketahanan pangan berbasis sumber daya alam di Kabupaten Buru serta mengidentifikasi masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali pengalaman hidup masyarakat Buru secara mendalam, termasuk bagaimana mereka memaknai dunia, menafsirkan tradisi, serta menghubungkan pengalaman sehari-hari dengan sistem nilai dan lingkungan. Penelitian dilakukan pada rumah tangga petani dan nelayan yang berada di 5 desa, yakni Desa Waeura, Desa Waeperang, Desa Airbuaya, Desa Sanleko, dan Desa Wamlana yang berada di Kabupaten Buru, Maluku. Informan dipilih secara purposif, berjumlah 23 orang, yang datanya diambil melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif, lalu dianalisis secara tematik menggunakan software MAXQDA 24.4.1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan memegang peran sentral sebagai aktor ekologis dan penjaga kearifan lokal yang mengintegrasikan nilai-nilai adat dengan strategi adaptasi modern. Temuan utama mengungkapkan bahwa pengelolaan sumber daya alam oleh perempuan berkontribusi secara signifikan terhadap ketahanan pangan rumah tangga dan penciptaan bisnis alternatif berbasis lokal. Meskipun perempuan memiliki otoritas moral dan intelektual yang kuat dalam lembaga tradisional serta menjadi agen utama dalam pewarisan pengetahuan lintas generasi, terdapat kesenjangan struktural yang tajam dalam dimensi institusional formal. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan strategis masih sangat rendah, yang mengindikasikan adanya hambatan sistemik dalam pengakuan peran kepemimpinan mereka. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa kedaulatan ekologi dan ekonomi komunitas sangat bergantung pada penguatan posisi tawar perempuan dalam struktur kebijakan formal demi tercapainya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.